Akuntansi Sektor Publik

1.      Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.

2.      Tujuan Akuntansi Sektor Publik

a.       Manajemen kontrol (Management Control ), tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan / dianggarkan untuk sebuah organisasi.

b.      Akuntabilitas (Accountability), tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sumber daya / bidang / divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana / anggaran publik.

3.      Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal yang paling mencolok adalah pada bagian pengguna dari Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi sektor publik biasanya terkait / digunakan oleh organisasi pemerintahan daerah (pemda) seperti kabupaten, kota ataupun provinsi). Umumnya berikut ini laporan keuangan dalam pemda :

1.      Laporan Realisasi Anggaran

2.      Laporan Neraca

3.      Laporan arus kas

4.      Catatan atas Laporan Keuangan

Secara umum berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik :

1.      Ekonomi

1.      Tingkat Inflasi

2.      Pertumbuhan sektor ekonomi

3.      Tenaga Kerja Produktif

4.      Nilai Kurs/ Nilai Tukar Mata Uang

5.      Infrastruktur / sarana dan prasarana

6.      Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Perkapita

2.      Politik

1.      Hubungan antara negara dengan masyarakatnya

2.      Legitimasi hukum pemerintah

3.      Tipe pemerintahan yang berkuasa

4.      Ideologi & dasar yang dianut

5.      Jaringan Internasional

6.      Hubungan antar lembaga

3.      Kultural

1.      Keragaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa

2.      Sistem nilai yang berlaku di masyarakat (moral)

3.      Historis/ sejarah

4.      Kondisi Sosiologis Masyarakat

5.      Tingkat Pendidikan

6.      Karakteristik Masyarakat yang Berbeda tiap daerah

4.      Demografis

1.      Tingkat Pertumbuhan penduduk

2.      Struktur / penyebaran usia penduduk

3.      Migrasi (transmigrasi, imigrasi, dll)

4.      Kesehatan Masyarakat

5.      Angka harapan hidup

4.      Value for Money

Seiring berjalannya waktu mulai muncul tuntutan baru agar sebuah organisasi sektor publik mempertimbangkan value for money dalam menjalankan setiap tugasnya. Value for money adalah konsep pengelolaan sektor publik yang berdasar 3 elemen, yaitu :

1.      Ekonomi , pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga paling rendah

2.      Efisiensi, pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu / menggunakan input terendah untuk mendapatkan output dengan jumlah tertentu.

3.      Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program yang telah dicanangkan sebelumnya.

3 hal tadi adalah pokok dari value for money, tetapi ada beberapa pihak yang menambahkan 2 hal dalam pokok value for money yaitu keadilan dan pemerataan. Keadilan lebih mengacu pada adanya kesempatan sosial yang tidak berbeda (sama) untuk mendapatkan layanan dan fasilitas publik yang berkualitas serta kesejahteraan sektor ekonomi. Sedangkan pemerataan yaitu alokasi anggaran publik tidak terfokus pada satu organisasi saja.

5.      Manfaat Implementasi Value for Money

Value for money manfaatnya adalah sebagai berikut :

1.      Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik

2.      Meningkatkan efektifitas pelayanan publik

3.      Menurunkan biaya untuk pelayanan publik.

6.      Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

1.      Sektor publik dan swasta sama-sama bagian integral dari sebuah sistem ekonomi di negara tertentu serta menggunakan Sumber Daya yang sama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.      Keduanya memiliki problem yang sama, seperti kelangkaan sumber daya, efisiensi dana yang efektif, dll.

3.      Kesamaan dalam hal pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan.

4.      Menggunakan data dan informasi akurat untuk membantu pengambilan keputusan strategis.