Transformasi ekonomi Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tahun 2024. Melalui strategi kebijakan fiskal yang komprehensif, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga pada penguatan fondasi ekonomi jangka panjang yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal 2024 dirancang untuk menjawab berbagai tantangan domestik dan global, seperti ketidakpastian geopolitik, dampak perubahan iklim, dan akselerasi digitalisasi. Pemerintah merencanakan sejumlah strategi kebijakan untuk menggolkan tujuan kebijakan fiskal 2024, yang secara ringkas dibagi menjadi strategi kebijakan fiskal jangka pendek, menengah, dan panjang.
a. Jangka Pendek
Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan pemulihan yang berkelanjutan. Langkah ini sangat penting dilakukan mengingat berbagai tantangan global, seperti penghapusan kemiskinan ekstem, penurunan prevelansi stunting, peningkatan investasi, dan volatilitas harga komoditas. Untuk menstabilkan harga bahan pokok, pemerintah mengambil langkah konkrit, seperti memberikan subsidi energi dan pangan yang lebih tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, kebijakan fiskal 2024 dimaksudkan untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) secara signifikan melalui insentif pajak, kemudahan akses ke pembiayaan, dan pendampingan usaha. Dengan cara ini, pemerintah mengharapkan pemulihan ekonomi yang sudi.
b. Jangka Menengah dan Panjang
Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah. Dalam penguatan SDM, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta meningkatkan layanan kesehatan primer dan pencegahan stunting guna menciptakan generasi produktif. Di sektor infrastruktur, kebijakan diarahkan pada proyek berkelanjutan seperti transportasi rendah emisi, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah untuk mendukung ekonomi hijau.
Strategi ini mencakup hilirisasi sumber daya alam sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pengolahan hasil tambang, perkebunan, dan pertanian untuk meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, investasi dalam pengolahan nikel dan produk turunannya dapat mendukung pengembangan kendaraan listrik, yang sejalan dengan tren global menuju energi terbarukan.
Reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi terus dipercepat guna menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi investasi. Pemerintah juga melanjutkan reformasi perpajakan melalui digitalisasi, perluasan basis pajak, insentif fiskal untuk industri teknologi, serta dukungan pada penelitian dan pengembangan. Penerapan pajak karbon diperluas secara bertahap untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah emisi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha untuk mengurangi resistensi terhadap pajak karbon dan mengintegrasikan kebijakan ini dengan insentif hijau.
Komparasi dan Visi Jangka Panjang
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, strategi fiskal Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan, namun masih memerlukan penyempurnaan. Contohnya, kebijakan perpajakan digital di Indonesia dapat lebih optimal dengan meniru pendekatan negara-negara seperti India dan Singapura, yang sudah menerapkan pajak digital secara menyeluruh. Selain itu, pengembangan infrastruktur rendah emisi dapat dipercepat dengan memanfaatkan dana investasi hijau dari lembaga internasional.
Visi jangka panjang dari kebijakan fiskal ini adalah menciptakan ekonomi Indonesia yang berdaya saing global, rendah emisi, dan inklusif. Dalam 10-20 tahun mendatang, keberhasilan kebijakan ini dapat diukur melalui peningkatan signifikan dalam Human Development Index (HDI), penurunan emisi karbon nasional, serta posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk bernilai tambah di pasar global. Dengan strategi yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, kebijakan fiskal 2024 diharapkan mampu menjadi motor transformasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kebijakan fiskal 2024 dirancang sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada stabilitas ekonomi makro, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sektor usaha kecil dan menengah, strategi jangka pendek bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur berkelanjutan, serta hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan ekonomi bernilai tambah dan rendah emisi.
Sumber:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Strategi Kebijakan Fiskal 2024. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Kebijakan-Fiskal-2024.
Saptati, R. (2023). Mengulik Strategi Kebijakan Fiskal 2024. Media Keuangan. Diakses dari https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengulik- strategi-kebijakan-fiskal-2024.